Penyaluran Beras SPHP 2026 Diperbesar 1 Juta Ton, Pemerintah Jaga Harga hingga Akhir Tahun

Jakarta, 8 September 2026 – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2026 terus menunjukkan perkembangan signifikan dan bergerak melampaui capaian tahun sebelumnya. Pemerintah bahkan memutuskan menambah alokasi beras SPHP medium sebanyak 1 juta ton untuk menjaga kesinambungan pasokan hingga akhir 2026. Penambahan tersebut dilakukan setelah alokasi awal program tahun ini sebanyak 828 ribu ton hampir seluruhnya terserap melalui penyaluran kepada masyarakat. Per 7 September 2026, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai sekitar 758 ribu ton atau 91,55 persen dari alokasi tersebut. Kebijakan tambahan pasokan juga diarahkan untuk menekan kenaikan harga beras selama periode kemarau panjang dan menghadapi masa paceklik hingga akhir tahun.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program SPHP harus terus berjalan agar masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau. Pemerintah tidak menginginkan adanya kekosongan penyaluran setelah alokasi awal semakin mendekati batas maksimal. Penambahan 1 juta ton membuat ruang intervensi pemerintah terhadap pasar menjadi jauh lebih besar untuk periode berikutnya. Beras yang ditambahkan merupakan beras medium yang akan digelontorkan melalui program SPHP sebagai bagian dari operasi stabilisasi harga. Pemerintah berharap peningkatan pasokan tersebut dapat meredam tekanan harga yang biasanya muncul ketika produksi dan pasokan dari petani menurun pada musim kemarau.

Realisasi penyaluran tahun ini menunjukkan percepatan dibandingkan periode sebelumnya. Sepanjang 2025, realisasi SPHP beras tercatat sekitar 802,9 ribu ton, sementara hingga 7 September tahun ini penyaluran sudah mencapai 758 ribu ton. Dengan masih tersedianya waktu hingga penghujung tahun dan adanya tambahan alokasi baru, volume penyaluran sepanjang 2026 diperkirakan melampaui capaian tersebut. Pemerintah sebelumnya telah menjalankan SPHP pada Januari dan Februari sebagai kelanjutan program 2025, kemudian memulai kembali program SPHP 2026 pada awal Maret. Pola penyaluran yang berlangsung berkesinambungan tersebut membuat pemerintah memiliki instrumen untuk merespons perubahan harga dan pasokan sepanjang tahun.

Program SPHP yang dimulai pada Maret awalnya memiliki alokasi 828 ribu ton dengan dukungan anggaran subsidi harga sekitar Rp4,97 triliun. Anggaran Belanja Tambahan untuk program tersebut telah tersedia dalam anggaran Bapanas sehingga penyaluran dapat dilakukan melalui Perum Bulog. Untuk tambahan 1 juta ton yang baru diputuskan, pemerintah masih menjalankan tahapan administratif sebelum pelaksanaannya. Hasil rapat koordinasi terbatas pada 7 September akan diajukan untuk memperoleh direktif Presiden sebelum usulan tambahan anggaran ditinjau Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat mendukung kesinambungan penyaluran tanpa menimbulkan kekosongan pasokan beras SPHP di masyarakat.

Keputusan memperbesar alokasi juga berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang meningkatkan risiko berkurangnya produksi pada periode tertentu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan musim kering membuat sebagian petani tidak dapat melakukan penanaman secara optimal pada periode gadu atau paceklik. Penurunan pasokan dari tingkat produksi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga beras apabila tidak diimbangi tambahan suplai ke pasar. Pemerintah mencatat kenaikan harga di sejumlah wilayah masih berada pada kisaran Rp100 hingga Rp200 per kilogram. Melalui tambahan beras SPHP, pemerintah berupaya memperbesar pasokan beras medium dengan harga terjangkau agar kenaikan tersebut dapat diredam.

Tambahan 1 juta ton beras SPHP direncanakan untuk memperkuat penyaluran terutama pada Oktober, November, dan Desember 2026. Periode tersebut dianggap penting karena bertepatan dengan musim paceklik sekaligus mendekati akhir tahun ketika kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat. Pemerintah ingin memastikan ketersediaan beras bersubsidi tetap terjaga sampai produksi kembali memasuki periode yang lebih kuat. Sebelum tambahan diputuskan, sisa dari alokasi 828 ribu ton disebut sudah semakin terbatas sehingga tidak akan cukup apabila hanya mengandalkan kuota tersebut sampai Desember. Penambahan dalam jumlah besar karena itu dipilih untuk memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah dan Bulog dalam melakukan intervensi apabila harga kembali mengalami peningkatan.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan distribusi yang cukup luas agar intervensi tidak hanya terkonsentrasi di pasar tradisional. Pemerintah memanfaatkan pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gerakan Pangan Murah, jaringan Rumah Pangan Kita Bulog, koperasi instansi pemerintah, outlet binaan pemerintah daerah, hingga jaringan ritel modern. Perluasan jalur distribusi tersebut ditujukan agar masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh beras medium dengan harga yang telah ditentukan. Distribusi juga perlu memperhatikan kondisi produksi setiap daerah sehingga penyaluran tidak justru menekan harga gabah ketika petani sedang memasuki periode panen. Dengan pendekatan tersebut, stabilisasi harga konsumen tetap dijalankan tanpa mengabaikan kepentingan produsen di tingkat hulu.

Perkembangan harga beras menunjukkan tanda-tanda stabilisasi meskipun pemerintah masih mempertahankan langkah antisipasi. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga beras pada minggu pertama September tercatat sebanyak 115 daerah, menurun dibandingkan minggu terakhir Agustus yang masih mencapai 147 daerah. Inflasi beras secara tahunan hingga Agustus 2026 juga tercatat sebesar 2,77 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,10 persen. Secara bulanan, inflasi beras berada pada level 0,42 persen setelah sebelumnya tercatat 0,49 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan tekanan harga mulai lebih terkendali, tetapi pemerintah tetap mempertimbangkan risiko kemarau panjang yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan dalam beberapa bulan berikutnya.

Penambahan 1 juta ton beras SPHP pada akhirnya menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan daya beli masyarakat hingga penghujung 2026. Dengan realisasi penyaluran alokasi awal yang telah mencapai 91,55 persen, pemerintah menilai keberlanjutan program perlu segera dipastikan sebelum stok untuk intervensi semakin terbatas. Tambahan pasokan diharapkan mampu menjaga harga beras medium tetap terjangkau sekaligus memberikan ruang bagi Bulog melakukan stabilisasi ketika terjadi tekanan di daerah tertentu. Pemerintah juga tetap harus menjaga agar intervensi tersebut tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani ketika produksi kembali meningkat. Apabila penyaluran tambahan dapat berjalan sesuai rencana, volume SPHP sepanjang 2026 akan semakin jauh melampaui realisasi tahun sebelumnya dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional.