Waka DPR Soroti 352 Siswa Keracunan MBG di Lombok, Desak BGN Bertindak Tegas

Jakarta, 12 September 2026 – Wakil Ketua DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyusul kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 352 siswa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Banyaknya pelajar yang mengalami gangguan kesehatan dinilai harus menjadi perhatian serius karena program tersebut menyasar anak-anak dan berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat. BGN diminta tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi memastikan penyebab kejadian ditemukan secara menyeluruh dan tindakan korektif segera diterapkan. Pemeriksaan perlu mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pengolahan makanan, distribusi, hingga mekanisme pembagian di sekolah. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, sanksi harus diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Langkah tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang di Lombok Tengah maupun daerah lainnya.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. Gejala yang dilaporkan antara lain mual, muntah, pusing, dan sakit perut sehingga para siswa harus mendapatkan pemeriksaan di sejumlah fasilitas kesehatan. Banyaknya korban membuat penanganan dilakukan secara bersamaan di beberapa puskesmas agar seluruh siswa dapat memperoleh pelayanan dengan cepat. Sebagian siswa diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik, sementara pemantauan tetap diperlukan terhadap mereka yang masih mengalami keluhan. Kejadian yang melibatkan ratusan penerima dalam waktu relatif bersamaan menunjukkan pentingnya sistem keamanan pangan yang ketat. Satu kesalahan pada proses produksi atau distribusi dapat memberikan dampak terhadap banyak anak sekaligus.

Pihak SPPG sebelumnya menyampaikan dugaan bahwa keterlambatan konsumsi menu kebab ayam menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa. Makanan disebut telah dikirim menuju sekolah pada pagi hari dengan batas waktu konsumsi tertentu. Namun, terdapat dugaan sebagian paket baru dibagikan setelah melewati waktu yang disarankan karena adanya kegiatan di sekolah. Kebab tersebut mengandung sejumlah bahan seperti daging ayam, sayuran, dan komponen lain yang membutuhkan pengendalian penyimpanan dengan baik. Meski demikian, pernyataan mengenai keterlambatan pembagian belum dapat dianggap sebagai penyebab pasti. Pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan epidemiologi tetap diperlukan untuk menentukan sumber gangguan kesehatan yang dialami para siswa.

Wakil Ketua DPR menilai penanganan kasus tidak boleh berubah menjadi saling melempar tanggung jawab antara dapur dan sekolah. BGN sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan MBG harus memastikan seluruh rantai pelayanan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Apabila makanan memiliki batas waktu konsumsi, informasi tersebut harus disampaikan secara tegas kepada pihak sekolah dan dapat diverifikasi. Sebaliknya, dapur harus memastikan makanan yang dikirim berada dalam kondisi aman ketika meninggalkan tempat produksi. Sistem distribusi juga harus memperhitungkan jarak, suhu, kondisi kendaraan, dan jadwal kegiatan sekolah. Dengan prosedur yang terdokumentasi, titik terjadinya kesalahan dapat diketahui tanpa hanya mengandalkan klaim masing-masing pihak.

BGN juga didorong melakukan pemeriksaan terhadap operasional SPPG yang memasok makanan kepada sekolah-sekolah terdampak. Pemeriksaan dapat meliputi kondisi dapur, kebersihan peralatan, kualitas air, penyimpanan bahan mentah, proses memasak, pengemasan, hingga kesehatan penjamah makanan. Catatan waktu produksi dan pengiriman perlu diperiksa untuk mengetahui berapa lama makanan berada dalam perjalanan dan menunggu sebelum dikonsumsi. Sampel bahan baku maupun makanan jadi juga harus diuji apabila masih tersedia. Jika ditemukan standar yang tidak dipenuhi, operasional dapur dapat dievaluasi atau dihentikan sementara sampai seluruh perbaikan selesai dilakukan. Keselamatan anak harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan mempertahankan target jumlah porsi.

Kasus di Lombok Tengah juga menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan hanya terhadap dapur. Sekolah menjadi bagian penting dalam rantai keamanan pangan setelah paket MBG diterima. Petugas sekolah perlu mengetahui bagaimana makanan harus ditempatkan, kapan harus dibagikan, dan tindakan yang harus dilakukan apabila jadwal makan mengalami perubahan. Paket yang menunjukkan perubahan aroma, warna, tekstur, atau kondisi lain yang mencurigakan tidak seharusnya langsung diberikan kepada siswa. Sekolah juga harus memiliki mekanisme pelaporan cepat kepada SPPG ketika menemukan persoalan. Koordinasi tersebut penting karena makanan matang memiliki periode keamanan yang terbatas apabila tidak disimpan pada temperatur yang sesuai.

DPR meminta kasus yang melibatkan 352 siswa menjadi bahan evaluasi nasional dan bukan hanya persoalan lokal Lombok Tengah. Program MBG dijalankan dalam skala sangat besar sehingga standar keamanan harus diterapkan secara konsisten di setiap daerah. Temuan dari satu kejadian dapat digunakan untuk memperbaiki SOP di ribuan titik pelayanan lainnya. Apabila ditemukan kelemahan pada jenis kemasan, waktu distribusi, pemilihan menu, atau sistem penyimpanan, BGN perlu segera menyampaikan langkah koreksi kepada seluruh SPPG. Mekanisme peringatan cepat dapat mencegah persoalan yang sama muncul di wilayah berbeda. Evaluasi nasional juga penting untuk menjaga kepercayaan orang tua terhadap makanan yang diterima anak mereka di sekolah.

Pengawasan terhadap kualitas makanan dinilai perlu diperkuat melalui pemeriksaan rutin dan inspeksi yang tidak selalu dijadwalkan sebelumnya. SPPG harus mampu mempertahankan standar setiap hari, bukan hanya ketika akan menjalani pemeriksaan. Dokumentasi mengenai bahan baku, pemasok, suhu penyimpanan, waktu memasak, serta jadwal pengiriman dapat menjadi bagian dari sistem ketertelusuran. Apabila muncul kasus, petugas dapat dengan cepat mengetahui kelompok produksi yang berpotensi bermasalah dan menghentikan distribusinya. Sistem tersebut juga membantu menentukan apakah gangguan berasal dari satu bahan tertentu atau terjadi setelah makanan meninggalkan dapur. Penggunaan teknologi pencatatan dapat mempermudah pengawasan ketika jumlah dapur dan penerima terus bertambah.

Selain tindakan terhadap penyelenggara, penanganan terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan harus dipastikan berjalan sampai mereka benar-benar pulih. Pemerintah perlu menjamin korban mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang diperlukan tanpa menambah beban keluarga. Informasi mengenai perkembangan kondisi anak juga perlu disampaikan secara jelas kepada orang tua. Apabila ditemukan dampak kesehatan lanjutan, pemantauan harus diberikan sesuai rekomendasi tenaga medis. Pemerintah juga perlu menjelaskan hasil pemeriksaan penyebab kejadian setelah investigasi selesai agar masyarakat memperoleh kepastian. Transparansi menjadi penting karena kasus keracunan dalam program pemerintah dapat menurunkan kepercayaan apabila penyelesaiannya tidak disampaikan secara terbuka.

Desakan Wakil Ketua DPR kepada BGN pada akhirnya diarahkan untuk memastikan kasus 352 siswa di Lombok Tengah menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan MBG. Program pemenuhan gizi memiliki tujuan penting bagi tumbuh kembang anak, tetapi manfaat tersebut tidak dapat dipisahkan dari jaminan keamanan pangan. Setiap bahan harus aman, proses memasak harus higienis, distribusi harus terkendali, dan makanan harus dikonsumsi dalam periode yang sesuai. Jika ditemukan kelalaian, tindakan tegas diperlukan sekaligus untuk memberikan pesan bahwa standar keselamatan tidak dapat ditawar. BGN juga harus memastikan hasil evaluasi diterapkan secara nasional agar kesalahan serupa tidak berulang di daerah lain. Dengan pengawasan yang konsisten dan pertanggungjawaban yang jelas, pelaksanaan MBG diharapkan dapat tetap berjalan sekaligus memberikan rasa aman kepada siswa dan orang tua.