Kejagung Sita 38 Aset Senilai Rp846 Miliar dalam Perkara Febrie Adriansyah

Jakarta, 15 September 2026 – Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan terbaru penyitaan aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah bersama pihak lain. Tim 9 Kejagung telah menyita sedikitnya 38 objek berupa tanah dan bangunan yang ditaksir memiliki nilai sekitar Rp846 miliar. Selain aset properti tersebut, penyidik juga mengamankan 27 lembar saham perusahaan sebagai bagian dari barang bukti. Nilai Rp846 miliar tersebut belum memasukkan barang bukti yang sebelumnya ditemukan dalam penggeledahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Perkembangan itu disampaikan setelah Tim 9 melakukan koordinasi mengenai kelanjutan penyidikan perkara. Kejagung menyatakan proses teknis penyidikan kini telah mendekati tahap akhir sebelum perkara bergerak menuju proses penuntutan.

Ketua Tim 9 yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menjelaskan puluhan objek yang telah disita merupakan aset gabungan yang berkaitan dengan para tersangka dalam perkara tersebut. Kejagung belum memerinci secara terbuka siapa pemilik masing-masing tanah maupun bangunan yang masuk dalam daftar penyitaan. Rincian mengenai keterkaitan aset dengan setiap tersangka nantinya dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam proses hukum. Penyidik masih mencocokkan kepemilikan, sumber perolehan, dan hubungan aset tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut. Penelusuran menjadi penting karena dalam perkara pencucian uang, penyidik harus mengidentifikasi hubungan antara kekayaan yang ditemukan dan dugaan hasil tindak pidana. Seluruh aset yang telah diamankan selanjutnya akan menjadi bagian dari berkas pembuktian perkara.

Selain 38 objek tanah dan bangunan, penyidik turut menangani sejumlah barang bukti yang sebelumnya diperoleh dari penggeledahan rumah Febrie di kawasan Sentul. Barang bukti tersebut antara lain berupa valuta asing, emas, serta dokumen dalam jumlah besar. Tim 9 menyebut sekitar 1.150 lembar dokumen yang berasal dari penanganan sebelumnya oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya juga telah menjadi bagian dari proses penyidikan. Dokumen tersebut diperiksa untuk mengetahui hubungan transaksi, kepemilikan aset, maupun aktivitas keuangan yang relevan dengan perkara. Pemeriksaan dilakukan secara bersamaan dengan penelusuran terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak. Hasil analisis nantinya akan digunakan untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan.

Barang bukti emas yang sebelumnya ditemukan juga menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perkara. Penyidik menerima barang bukti emas sekitar 74 kilogram yang telah melalui pemeriksaan mengenai kadar dan karakteristiknya. Selain emas, terdapat uang rupiah dan valuta asing dalam jumlah besar yang turut menjadi objek pendalaman. Kejagung perlu memastikan asal-usul barang tersebut serta hubungan kepemilikannya dengan pihak yang sedang diperiksa. Tidak setiap barang yang ditemukan dalam proses penggeledahan dapat langsung dinyatakan sebagai hasil tindak pidana tanpa pembuktian lebih lanjut. Karena itu, penyidik melakukan penelusuran melalui dokumen, keterangan saksi, serta data transaksi yang tersedia. Hasil penelusuran tersebut akan menentukan posisi masing-masing barang bukti dalam proses penuntutan.

Perkembangan lain dalam perkara tersebut adalah pengembalian uang sebesar Rp5 miliar oleh salah seorang saksi berinisial FYH. Uang tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang menjadi salah satu tindak pidana asal dalam penyidikan. Pengembalian uang kemudian dimasukkan dalam rangkaian barang bukti yang ditangani penyidik. Kejagung masih mendalami aliran dana untuk mengetahui pihak yang memberikan, menerima, maupun menguasai uang pada setiap tahapan. Penelusuran aliran dana menjadi salah satu metode penting dalam membangun konstruksi dugaan pencucian uang. Melalui proses tersebut, penyidik dapat mengetahui apakah terdapat upaya mengubah bentuk, memindahkan, atau menyamarkan asal kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Febrie Adriansyah dalam perkara ini diproses bersama sejumlah tersangka lainnya, termasuk Don Ritto dan Nurman Herin. Tim 9 menyatakan konstruksi perkara mencakup dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagai tindak pidana asal serta dugaan pencucian uang. Penetapan tersangka tetap harus dibuktikan dalam proses peradilan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang telah terbukti bersalah. Para tersangka memiliki hak memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan melakukan pembelaan sesuai ketentuan hukum. Sebelumnya, Febrie juga menempuh jalur praperadilan dengan mempersoalkan sejumlah tindakan dalam proses hukum, termasuk penetapan tersangka dan penyitaan. Perbedaan argumentasi tersebut selanjutnya diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Tim 9 menyebut pekerjaan teknis pada tahap penyidikan telah dianggap selesai setelah proses yang berlangsung sekitar 50 hari. Penanganan perkara turut melibatkan koordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk kepolisian dan institusi terkait lainnya. Penyidik kini menunggu proses penelitian berkas oleh penuntut umum hingga dinyatakan lengkap atau P21. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, tahapan berikutnya berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dapat dilakukan. Setelah itu, jaksa akan mempersiapkan perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tahapan tersebut menjadi penting karena seluruh konstruksi penyidikan akan diuji kembali dalam proses penuntutan dan persidangan.

Secara administratif, penanganan perkara berada dalam wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelum nantinya dilimpahkan menuju Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam persidangan, penuntut umum harus menjelaskan hubungan antara dugaan tindak pidana asal dengan aset yang diduga berkaitan dengan pencucian uang. Puluhan objek tanah dan bangunan senilai sekitar Rp846 miliar akan menjadi salah satu bagian penting yang perlu dibuktikan. Demikian pula dengan saham perusahaan, emas, valuta asing, uang tunai, dan dokumen yang telah diamankan. Pengadilan nantinya akan menilai bukti serta argumentasi yang diajukan penuntut umum maupun pihak terdakwa. Status akhir aset yang disita juga akan bergantung pada putusan hukum yang memiliki kekuatan sesuai ketentuan.

Penyitaan aset memiliki peran strategis dalam perkara dugaan pencucian uang karena penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pembuktian tindak pidana. Aparat juga berupaya menelusuri dan mengamankan kekayaan yang diduga berasal dari atau berkaitan dengan perbuatan pidana agar tidak dipindahkan selama proses hukum berlangsung. Namun, penyitaan merupakan tindakan hukum sementara sehingga kepemilikan dan status akhirnya tetap membutuhkan pembuktian. Apabila pengadilan menyatakan aset memiliki hubungan dengan tindak pidana, mekanisme perampasan dapat dilakukan berdasarkan putusan yang berlaku. Sebaliknya, aset yang tidak terbukti memiliki hubungan dengan perkara harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum. Prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak pihak terkait.

Perkembangan penyidikan perkara Febrie Adriansyah kini memasuki fase penting setelah Kejagung mengungkap penyitaan 38 objek tanah dan bangunan dengan nilai taksiran sekitar Rp846 miliar. Jumlah tersebut belum memasukkan barang bukti dari kawasan Sentul, termasuk emas, valuta asing, uang tunai, serta dokumen yang masih menjadi bagian dari pembuktian. Penyitaan 27 lembar saham perusahaan turut memperluas aset yang sedang ditelusuri oleh penyidik. Tim 9 menyatakan tahapan teknis penyidikan telah selesai dan kini menunggu kelengkapan berkas sebelum penyerahan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum. Rincian kepemilikan puluhan aset tersebut belum seluruhnya dibuka karena akan menjadi bagian dari proses pembuktian. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh proses penuntutan dan persidangan yang menguji seluruh bukti serta konstruksi perkara secara terbuka.