Purbaya Ungkap Perombakan Pejabat Ikut Picu Pencopotannya, Istana Beri Penjelasan Berbeda

Jakarta, 17 September 2026 – Teka-teki mengenai alasan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan mulai mendapat penjelasan setelah Purbaya berbicara mengenai keputusan tersebut. Purbaya mengakui perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotannya. Namun, ia tidak menyebut langkah tersebut sebagai satu-satunya penyebab dan menegaskan keputusan akhir sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan itu muncul setelah Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara pada Selasa, 15 September 2026. Di sisi lain, Istana memberikan penjelasan berbeda dengan menyatakan pergantian tersebut merupakan hal lumrah dalam pemerintahan. Perbedaan keterangan itu membuat alasan lengkap di balik reshuffle masih belum diumumkan secara resmi oleh Presiden.

Purbaya sebelumnya melakukan perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada 10 September 2026 atau hanya empat hari sebelum dirinya digantikan. Rotasi tersebut menyentuh berbagai tingkatan jabatan dan banyak terjadi di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sekitar 350 pejabat di dua direktorat tersebut termasuk dalam perubahan yang dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Purbaya. Saat masih menjabat, Purbaya menjelaskan perombakan merupakan bagian dari proses organisasi untuk membentuk Kementerian Keuangan yang lebih adaptif. Namun, setelah dirinya dicopot, keputusan tersebut kembali menjadi perhatian karena waktunya sangat berdekatan dengan reshuffle kabinet.

Ketika ditanya secara langsung apakah perombakan pejabat menjadi penyebab dirinya kehilangan kursi Menteri Keuangan, Purbaya membenarkan adanya keterkaitan. Ia mengatakan faktor tersebut berpengaruh sebagian terhadap keputusan yang diambil. Purbaya tidak menjelaskan faktor lain yang menurutnya turut memengaruhi keputusan Presiden. Ia hanya kembali menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan kepala negara. Purbaya juga menyatakan kebijakan yang dijalankannya selama menjadi Menteri Keuangan tetap mengikuti garis kebijakan Presiden. Karena itu, ia memilih menerima keputusan tersebut tanpa memperpanjang perdebatan mengenai posisinya.

Perkembangan berikutnya memperlihatkan adanya persoalan dalam proses perombakan tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap terdapat sejumlah nama yang dinilainya tidak melalui mekanisme assessment dan talent management sebagaimana prosedur pengelolaan pejabat di lingkungan DJP. Bimo menyebut mereka sebagai sejumlah “nama ajaib” yang muncul dalam proses perombakan. Ia bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai kemudian meminta agar sebagian pengangkatan tersebut ditunda atau dibatalkan. Menurut Bimo, prosedur perlu dijaga agar pegawai yang telah mengikuti assessment, ujian, dan mekanisme talent management mendapatkan perlakuan yang setara. Pejabat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan disebut akan dikembalikan ke posisi sebelumnya.

Persoalan tersebut memberikan konteks baru terhadap pengakuan Purbaya bahwa perombakan pejabat mempunyai kaitan dengan pencopotannya. Namun, belum terdapat pernyataan Presiden yang mengonfirmasi bahwa masalah tersebut merupakan alasan resmi reshuffle. Informasi yang berkembang menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dengan sejumlah pejabat senior Kementerian Keuangan mengenai proses perombakan, khususnya di lingkungan pajak dan bea cukai. Laporan lain yang mengutip sumber-sumber terkait menyebut pimpinan DJP dan DJBC keberatan karena menilai tidak mendapatkan konsultasi memadai mengenai sejumlah perubahan tersebut. Keterangan semacam itu tetap perlu dibedakan dari alasan resmi Presiden karena keputusan pemberhentian menteri berada sepenuhnya di tangan kepala negara.

Istana sendiri membantah bahwa perombakan pejabat menjadi alasan pencopotan Purbaya. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pergantian Menteri Keuangan merupakan bagian dari kewenangan Presiden dan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang istimewa. Menurut Bambang, menteri maupun wakil menteri harus siap apabila sewaktu-waktu Presiden melakukan reshuffle. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara terperinci apabila terdapat persoalan internal di Kementerian Keuangan. Dari perspektif Istana, pergantian pejabat kabinet merupakan mekanisme biasa yang dapat dilakukan kapan saja. Dengan demikian, keterangan Istana tidak mengonfirmasi dugaan bahwa satu kebijakan tertentu secara langsung menyebabkan pencopotan Purbaya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini melakukan evaluasi terhadap proses perombakan yang ditinggalkan pendahulunya. Suahasil mengatakan dirinya masih mempelajari proses maupun aktivitas yang telah berlangsung sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia juga menunggu laporan dari seluruh unit eselon I karena penunjukan pejabat melibatkan mekanisme dan jenjang yang harus diperhatikan. Menurut Suahasil, struktur Kementerian Keuangan perlu memastikan sinergi dan koordinasi antarsatuan kerja tetap berjalan. Karena evaluasi masih berlangsung, belum seluruh keputusan Purbaya mengenai penempatan pejabat langsung dibatalkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap proses masing-masing penunjukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Purbaya sendiri mengatakan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pejabat yang telah dilantik pada dasarnya tetap berlaku. Namun, ia mengakui menteri baru mempunyai kewenangan melakukan perubahan kembali apabila dianggap diperlukan. Pernyataan tersebut menunjukkan keberlanjutan perombakan kini berada di tangan Suahasil. Sejumlah pejabat yang memenuhi seluruh persyaratan tetap dapat menjalankan tugas, sedangkan penempatan yang dianggap bermasalah dapat dievaluasi. Proses tersebut menjadi penting karena perubahan organisasi menyangkut struktur dua institusi strategis yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara. DJP mengelola penerimaan perpajakan, sementara DJBC mempunyai peranan besar dalam penerimaan kepabeanan dan cukai sekaligus pengawasan arus barang.

Selain persoalan rotasi pejabat, sejumlah spekulasi sebelumnya mengaitkan pencopotan Purbaya dengan perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal dan Danantara. Purbaya secara langsung membantah apabila pergantian dirinya disebabkan persoalan dividen Danantara. Ia juga membantah terdapat gesekan internal yang menjadi penyebab tunggal pencopotannya. Menurut Purbaya, kebijakan yang dijalankannya tetap mengikuti arah Presiden. Karena itu, berbagai analisis mengenai faktor lain di balik pergantian perlu ditempatkan sebagai interpretasi selama tidak dikonfirmasi oleh Presiden maupun pihak yang mempunyai kewenangan menjelaskan keputusan tersebut. Pengakuan Purbaya mengenai perombakan pejabat sejauh ini menjadi salah satu keterangan langsung paling spesifik mengenai kemungkinan faktor yang berperan.

Purbaya juga mengungkap dirinya sebenarnya telah memperkirakan kemungkinan diganti sebelum keputusan diumumkan. Ia menggambarkan peluang bertahan dan kehilangan jabatan berada pada posisi sekitar 50 berbanding 50. Kepastian baru diterimanya pada Senin, 14 September 2026 ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghubunginya. Purbaya saat itu sedang berada di Gedung DPR dan menerima pemberitahuan mengenai pergantian tersebut melalui sambungan telepon. Sehari kemudian, proses serah terima jabatan dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan. Suahasil kemudian resmi melanjutkan kepemimpinan sebagai bendahara negara setelah sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Pergantian tersebut juga terjadi ketika pemerintah menghadapi tantangan menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Purbaya memimpin Kementerian Keuangan selama sekitar satu tahun dengan berbagai kebijakan yang mendapatkan perhatian publik dan pelaku pasar. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tercatat menguat, tetapi tekanan terhadap anggaran serta persepsi mengenai arah kebijakan fiskal juga menjadi perhatian. Setelah dilantik, Suahasil menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal. Ia juga menghadapi tugas memastikan defisit anggaran tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang. Perubahan kepemimpinan karena itu tidak hanya menjadi persoalan personal, tetapi turut diperhatikan karena posisi Menteri Keuangan mempunyai pengaruh besar terhadap persepsi investor dan arah kebijakan ekonomi.

Purbaya memilih tidak memperpanjang persoalan setelah menyerahkan jabatan. Ia mengaku sempat kecewa dan mengalami kesulitan tidur menjelang serah terima, tetapi kemudian merasa lebih tenang setelah seluruh proses selesai. Mantan Menteri Keuangan tersebut mengatakan ingin kembali menjalani aktivitas sebagai ekonom sekaligus menikmati waktu di rumah. Dengan gaya khasnya, Purbaya bahkan mengatakan ingin memancing ikan mujair dan nila di kolam belakang rumah sambil memikirkan alasan dirinya diberhentikan. Ia juga menyatakan tidak mempunyai rencana untuk segera kembali menduduki jabatan menteri. Sikap tersebut menunjukkan dirinya memilih menerima keputusan Presiden meskipun mengaku tidak mengetahui keseluruhan alasan di balik pergantian.

Penjelasan Purbaya dan Istana pada akhirnya memberikan dua sudut pandang mengenai pencopotannya dari posisi Menteri Keuangan. Purbaya mengakui perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan mempunyai sebagian kaitan dengan keputusan tersebut, sedangkan Istana menegaskan pergantian merupakan hal biasa dan bagian dari hak prerogatif Presiden. Temuan mengenai sejumlah penempatan pejabat yang dipersoalkan karena tidak melalui mekanisme assessment turut membuat perombakan tersebut menjadi perhatian. Suahasil kini melakukan evaluasi sebelum menentukan nasib keseluruhan perubahan organisasi yang dibuat pendahulunya. Meski teka-teki mulai mendapatkan konteks lebih jelas, alasan lengkap Presiden Prabowo mengganti Purbaya belum disampaikan secara terbuka. Karena itu, perombakan pejabat dapat disebut sebagai salah satu faktor menurut pengakuan Purbaya, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai alasan tunggal atau alasan resmi Presiden.