Prancis Desak Uni Eropa Batasi Perdagangan dengan Permukiman Israel di Tepi Barat

Jakarta, 6 September 2026 – Prancis kembali mendesak Uni Eropa mengambil langkah lebih tegas dengan membatasi perdagangan yang berkaitan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Paris telah kembali mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk bergerak maju dalam pembahasan tersebut. Prancis berpandangan aktivitas ekonomi tidak semestinya ikut menopang permukiman yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional. Usulan tersebut terutama diarahkan terhadap barang yang berasal dari permukiman Israel, bukan perdagangan dengan seluruh wilayah Israel. Paris menilai kebijakan perdagangan perlu mencerminkan pembedaan antara wilayah Israel yang diakui secara internasional dan wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Dorongan tersebut muncul ketika perkembangan permukiman dan kekerasan di Tepi Barat kembali menjadi perhatian sejumlah negara Eropa.

Barrot mengatakan langkah pembatasan perdagangan telah kembali disampaikan kepada mitra-mitra Prancis di Eropa sepanjang pekan ini. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian apabila Uni Eropa tetap menjalankan aktivitas perdagangan yang memberikan manfaat ekonomi terhadap permukiman yang tidak diakui sebagai bagian dari wilayah Israel berdasarkan hukum internasional. Pemerintah Prancis sebelumnya juga telah mendorong Komisi Eropa untuk menyiapkan langkah konkret dalam memperkuat kebijakan diferensiasi terhadap produk dari permukiman. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan Paris untuk mempertahankan prospek penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara. Prancis menilai perluasan permukiman dapat semakin mempersulit terbentuknya negara Palestina yang memiliki wilayah berkesinambungan. Karena itu, instrumen ekonomi mulai dipandang sebagai salah satu cara untuk memberikan tekanan terhadap aktivitas permukiman.

Dalam menjelaskan gagasannya, Barrot membandingkan pendekatan yang diusulkan dengan kebijakan Uni Eropa terhadap wilayah Krimea setelah dianeksasi Rusia pada 2014. Uni Eropa ketika itu menerapkan pembatasan terhadap impor barang yang berasal dari Krimea sebagai bagian dari kebijakan untuk tidak mengakui perubahan status wilayah tersebut. Barrot menilai prinsip serupa dapat dipertimbangkan terhadap perdagangan yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan. Perbandingan tersebut digunakan untuk menekankan bahwa kebijakan perdagangan dapat menjadi instrumen dalam menjalankan prinsip hukum internasional. Namun penerapan langkah serupa terhadap permukiman Israel tetap membutuhkan pembahasan dan persetujuan di antara negara-negara Uni Eropa. Perbedaan pandangan di dalam blok tersebut masih menjadi tantangan dalam menghasilkan kebijakan bersama.

Uni Eropa selama ini telah membedakan barang yang diproduksi di wilayah Israel dengan produk yang berasal dari permukiman di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Barang dari permukiman tidak memperoleh perlakuan tarif preferensial yang diberikan kepada produk Israel melalui Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Eksportir juga diwajibkan memberikan informasi mengenai lokasi produksi sehingga otoritas Eropa dapat mengidentifikasi asal barang. Untuk sejumlah produk pangan, ketentuan pelabelan juga mengharuskan konsumen memperoleh informasi yang jelas apabila barang berasal dari permukiman. Meski demikian, belum terdapat larangan menyeluruh di tingkat Uni Eropa terhadap impor seluruh produk dari permukiman tersebut. Prancis menilai kerangka yang berlaku sekarang perlu diperkuat seiring perkembangan situasi di Tepi Barat.

Dorongan Paris sebenarnya telah berlangsung selama beberapa bulan sebelum pernyataan terbaru Barrot. Pada April 2026, Prancis bersama Swedia meminta institusi Uni Eropa mempertimbangkan langkah konkret untuk memperketat perdagangan dengan permukiman Israel. Sejumlah opsi yang dibicarakan antara lain pemberlakuan tarif dan pembatasan impor melalui mekanisme perizinan. Kedua negara menginginkan pendekatan bersama di tingkat Eropa dibandingkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing negara. Pemerintah Prancis kemudian kembali menyatakan pada Juli bahwa Uni Eropa seharusnya menghentikan impor produk dari permukiman yang dianggap ilegal. Pernyataan terbaru Barrot menunjukkan Paris tetap mempertahankan tekanan agar pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan konkret.

Sejumlah negara Eropa telah mengambil atau mempertimbangkan langkah nasional terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel. Spanyol menjadi salah satu negara yang menerapkan pembatasan terhadap barang dari permukiman di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Slovenia juga bergerak menuju pembatasan impor, sementara Belgia, Irlandia, dan Belanda telah membahas berbagai bentuk kebijakan terhadap aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan permukiman. Namun kebijakan perdagangan merupakan salah satu kewenangan utama Uni Eropa sehingga langkah nasional tetap harus memperhatikan kesesuaiannya dengan hukum blok tersebut. Kondisi tersebut membuat pendekatan bersama dari Brussels dinilai mempunyai dasar yang lebih kuat dan penerapan yang lebih seragam. Perbedaan sikap antarnegara anggota sejauh ini membuat kesepakatan luas sulit dicapai.

Pembahasan mengenai hubungan perdagangan dengan Israel juga berlangsung dalam konteks perdebatan yang lebih luas di antara negara-negara Uni Eropa. Pertemuan para menteri luar negeri blok tersebut pada awal September belum berhasil memecahkan kebuntuan mengenai langkah perdagangan terhadap Israel. Sebagian pemerintah Eropa mendorong tekanan ekonomi yang lebih kuat, sementara negara lain mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Perbedaan tersebut membuat keputusan mengenai tindakan bersama membutuhkan negosiasi lebih lanjut. Persoalan produk dari permukiman menjadi salah satu bagian yang relatif lebih spesifik dibandingkan usulan pembatasan terhadap hubungan dagang Uni Eropa-Israel secara keseluruhan. Prancis berupaya menekankan perbedaan tersebut dengan memusatkan usulannya pada kegiatan ekonomi yang terkait wilayah pendudukan.

Barrot pada saat yang sama mengecam meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Ia menyebut perkembangan tersebut sebagai lonjakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menilai situasi itu merugikan masyarakat Palestina sekaligus keamanan Israel. Paris berpandangan memburuknya kondisi keamanan dan perluasan permukiman semakin mengancam peluang penyelesaian konflik melalui pembentukan dua negara. Pemerintah Prancis secara konsisten menyatakan permukiman Israel di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional dan menjadi hambatan terhadap perdamaian. Posisi tersebut juga menjadi dasar peringatan kepada perusahaan Prancis mengenai risiko hukum, ekonomi, dan reputasi apabila terlibat dalam kegiatan bisnis di permukiman. Perusahaan diminta melakukan kehati-hatian terhadap investasi, transaksi keuangan, pengadaan, maupun aktivitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi permukiman.

Perdebatan mengenai perdagangan semakin menguat setelah Mahkamah Internasional pada Juli 2024 mengeluarkan pendapat penasihat mengenai keberadaan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Prancis menggunakan perkembangan hukum internasional tersebut sebagai salah satu dasar untuk meminta penguatan pembedaan dalam hubungan ekonomi dengan Israel. Paris juga merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334 yang menegaskan permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 tidak memiliki validitas hukum. Pemerintah Israel selama ini menolak sejumlah penilaian internasional mengenai status dan kebijakan permukimannya serta mempunyai pandangan berbeda mengenai persoalan wilayah tersebut. Perbedaan mendasar itu terus menjadi salah satu persoalan utama dalam konflik Israel-Palestina. Karena itu, kebijakan perdagangan Eropa terhadap permukiman mempunyai dimensi ekonomi sekaligus politik dan hukum.

Prancis kini berharap pembahasan di tingkat Uni Eropa dapat menghasilkan langkah bersama yang lebih tegas terhadap perdagangan dengan permukiman Israel. Namun Barrot mengakui keputusan tersebut tidak dapat diambil Paris secara sepihak karena membutuhkan dukungan negara-negara anggota dan mekanisme Uni Eropa. Perdebatan diperkirakan berlanjut mengingat masing-masing pemerintah mempunyai posisi berbeda mengenai seberapa jauh tekanan ekonomi harus diterapkan. Bagi Prancis, pembatasan terhadap perdagangan dari permukiman dipandang sebagai cara untuk memastikan kebijakan ekonomi Eropa konsisten dengan sikapnya mengenai status wilayah Palestina yang diduduki. Paris juga menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan kemungkinan solusi dua negara di tengah terus berubahnya kondisi di lapangan. Dorongan terbaru itu membuat isu perdagangan dengan permukiman kembali menjadi salah satu agenda penting dalam perdebatan kebijakan Uni Eropa terhadap konflik Israel-Palestina.