KPK Periksa Sembilan Kepala Kantor Pertanahan, Dalami Dugaan Aliran Setoran dalam Kasus Suap ATR/BPN

Jakarta, 10 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran setoran dalam perkara suap yang berkaitan dengan lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebanyak sembilan kepala kantor pertanahan atau kakantah menjadi pihak yang diperiksa untuk menggali informasi mengenai dugaan praktik pemberian uang dalam lingkungan pertanahan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara pemberian uang dan kewenangan jabatan. KPK berupaya memperjelas pihak-pihak yang diduga terlibat serta mekanisme transaksi yang sedang diselidiki. Meski demikian, pemeriksaan terhadap seseorang tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pihak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Pemeriksaan sembilan kepala kantor pertanahan menjadi perhatian karena jabatan tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan di daerah. Kepala kantor pertanahan bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, pengukuran, sertifikasi, dan pelayanan hak atas tanah sesuai kewenangannya. Dalam perkara dugaan suap, penyidik perlu memastikan apakah terdapat pemberian uang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas maupun pengambilan keputusan tertentu. Penelusuran tersebut juga dapat mencakup hubungan antara pejabat di tingkat daerah dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam urusan pertanahan. Seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan saksi, dokumen, serta bukti lain yang relevan.

Dugaan adanya setoran menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam proses penyidikan. Penyidik dapat mendalami apakah pemberian uang berlangsung secara berkala, dilakukan untuk kepentingan tertentu, atau berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan. Informasi mengenai sumber dana, pihak penerima, dan tujuan transaksi menjadi penting untuk menentukan apakah suatu pemberian memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selain meminta keterangan saksi, KPK memiliki kewenangan melakukan penelusuran transaksi keuangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menyusun gambaran mengenai dugaan aliran uang secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, sembilan saksi yang dipanggil pada Selasa terdiri atas delapan kepala kantor pertanahan dan satu kepala kantor wilayah BPN. Delapan kepala kantor pertanahan tersebut berasal dari Gresik, Surabaya I, Surabaya II, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, dan Jember. Pemeriksaan mereka dijadwalkan berlangsung di Polda Jawa Timur, Surabaya. Sementara itu, seorang saksi lainnya merupakan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan. Pemeriksaan terhadap pejabat tersebut dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026 di kawasan Jabodetabek terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, dan sejumlah pihak swasta. Penyidik selanjutnya melakukan penggeledahan di beberapa kantor serta lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap pejabat pertanahan dari berbagai daerah merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik penerimaan uang di luar transaksi yang menjadi awal perkara. KPK juga berupaya mengidentifikasi hubungan antara dugaan suap pengurusan tanah dan kemungkinan setoran terkait jabatan.

Sebelumnya, pada 4 November 2026, penyidik telah memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut mencakup kewenangannya dalam pengurusan sertifikasi tanah, penerbitan hak guna bangunan, serta penempatan pejabat di lingkungan kementerian. KPK juga mendalami dugaan setoran rutin yang mengalir dari kantor pertanahan menuju kantor wilayah hingga tingkat pusat. Keterangan Nusron diperlukan untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan dan struktur kewenangan yang berkaitan dengan dugaan tersebut. Hingga pemeriksaan itu, keterlibatan pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

KPK diharapkan dapat memperjelas hasil pemeriksaan para pejabat pertanahan dan menelusuri seluruh dugaan aliran dana secara menyeluruh. Pengungkapan perkara ini penting untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai prosedur dan tidak dipengaruhi pemberian uang maupun kepentingan pribadi. Penanganan dugaan korupsi juga perlu dilakukan tanpa mengganggu hak masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi tanah. Penyidik masih harus mencocokkan keterangan saksi dengan dokumen, bukti elektronik, dan hasil penelusuran transaksi sebelum mengambil kesimpulan hukum. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan apakah dugaan setoran tersebut berkaitan dengan jaringan penerimaan uang yang lebih luas di lingkungan ATR/BPN.