newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 30 Mei 2026 – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa sejumlah jemaah umrah terkait layanan perjalanan Hanania Travel. Ia menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan secara adil dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak jemaah yang telah mempercayakan perjalanan ibadah mereka kepada penyelenggara. Menurut HNW, kepentingan para jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penyelesaian yang dilakukan.
HNW menegaskan bahwa perjalanan umrah bukan sekadar aktivitas wisata biasa, melainkan ibadah yang telah direncanakan dan dipersiapkan oleh masyarakat dengan penuh harapan. Banyak jemaah mengumpulkan dana dalam waktu lama untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Karena itu, ketika terjadi permasalahan yang menghambat keberangkatan atau pelayanan yang telah dijanjikan, dampaknya tidak hanya bersifat finansial tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan spiritual para jemaah.
Dalam pandangannya, seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan adanya kepastian hukum dan kejelasan penyelesaian bagi para korban. HNW mendorong agar hak-hak jemaah yang terdampak, baik dalam bentuk pengembalian dana maupun pemberian layanan sesuai kesepakatan awal, dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta agar proses penyelesaian dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan kasus tersebut.
Selain penyelesaian kasus yang sedang berlangsung, HNW menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi industri perjalanan ibadah di Indonesia. Pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah perlu terus diperkuat guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan perjalanan ibadah harus dijaga melalui tata kelola yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
HNW berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menunjukkan itikad baik dalam mencari solusi terbaik bagi para jemaah. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi fokus utama sehingga para calon jemaah yang terdampak dapat memperoleh kepastian atas hak-hak mereka. Dengan penyelesaian yang adil dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat tetap terjaga dan semakin baik di masa mendatang.
